Oleh: Fu'adz Al-Gharuty | 5 Februari 2009

MASYARAKAT dan SEJARAH


 Hai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan

Dan telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu bisa saling mengenal.

Sungguh, yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah,

ialah yang paling takwa diantara kamu ……(Q.S. 49:13)

 

Komunitas yang dibangun para revolusioner setelah mereka mengalahkan kekuatan-kekuatan penindas

Adalah sebuah komunitas yang berdasarkan pada kebenaran, kesetaraan, dan keadilan….

yang menggantikan tatanan lama yang memberlakukan diskriminasi kelas, ketidakadilan,

perbudakan, dan penghambaan. (Ziaul Haque, Wahyu & Revolusi; 2000:73)

 

I.      Telaah Makna

Sebelum sebuah pembicaraan (diskusi) dimulai tentunya akan sangat penting dan efektif bila diawali dengan adanya kesamaan pengertian mengenai pokok bahasannya (lingua franca) sehingga bisa meminimalisir terjadinya deviasi. Penyamaan persepsi ini merupakan alat/cara yang menghindari kesalahpengertian dalam sebuah diskusi, dengan kata lain diperlukan adanya suatu definisi yang mampu menjadi frame pembicaraan. Untuk itu, sebelum berlanjut pada pokok bahasan saya akan mencoba menguraikan dulu pokok masalah dari tema yang diangkat.

Melihat tema yang diangkat dalam diskusi ini, terdapat dua variabel yang akan coba dikaji lebih lanjut, yaitu mengenai sejarah dan masyarakat. Kita tentu sudah tak asing dengan dua istilah tersebut, namun acapkali juga kita salah mengerti atau kurang paham secara detail mengenainya. Berbicara sejarah, yang terlintas dalam pikiran kita pertama kali biasanya mengenai tanggal-tahun, tokoh, tempat kejadian, dll. Hal itu wajar terjadi sebab kita sudah bertahun-tahun dicekoki oleh metode penyampaian yang deskriptif, sejak SD sampai kini. Padahal, persepsi mengenai sejarah seperti itu merupakan pengertian atas sejarah yang konvensional (kolot). Mahasiswa sejarah pada semester awal kuliah biasanya diberikan pengertian sejarah yang sangat dasar yang diungkapkan oleh Prof. Sartono Kartodirdjo, dimana sejarah mempunyai dua pengertian yaitu sejarah sebagai kisah (Subjektif) dan sebagai peristiwa (objektif). Sejarah sebagai peristiwa menunjuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri, yaitu proses sejarah dalam aktualitasnya. Kejadiannya itu hanya sekali terjadi dan tak mungkin berulang kembali secara utuh. Sedangkan pengertian sejarah sebagai kisah merupakan suatu konstruk yang dibangun / disusun sejarawan (penulis) sebagai uraian / cerita, dimana merupakan suatu kesatuan yang mencakup fakta-fakta untuk menggambarkan gejala sejarah, baik proses maupun strukturnya (Kartodirdjo, 1993).

Kata sejarah berasal dari bahasa arab syajarah (pohon) dengan pengertian silsilah, riwayat, babad, tarikh. Kata-kata lain yang ekuivalen semisal history (Inggris), geschichte (German), dan geschiedenis (Belanda). Ibnu Khaldun[1] memberikan pengertian sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia; tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu, seperti kelahiran, keramah-tamahan, solidaritas golongan, revolusi dan pemberontakan, dsb. (Tamburaka, 1999;10). Sedangkan sejarah menurut Murtadha Muthahari[2] (1995; 65-67) mencakup tiga pengertian; pertama, pengetahuan tentang kejadian / peristiwa dan keadaan kemanusiaan di masa lampau dalam kaitannya dengan keadaan masa kini (sejarah naqli / tradisional); kedua, pengetahuan tentang hukum-hukum yang tampak menguasai kehidupan masa lampau, yang diperoleh melalui penyelidikan dan analisis atas peristiwa-peristiwa masa lampau (sejarah ilmiah); ketiga, pengetahuan tentang perubahan-perubahan bertahap yang membawa masyarakat dari satu tahap ke tahap lain, dengan kata lain sejarah adalah ilmu tentang ‘menjadi’ masyarakat, bukan tentang ‘maujud’nya saja (filsafat sejarah).

Masyarakat merupakan kata serapan dari bahasa Arab ‘syaroka’ (ikut serta atau berpartipasi). Koentjaraningrat memberikan pengertian sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. (Koentjaraningrat, 1990;144). Dalam KBBI pengertian masyarakat adalah pergaulan hidup manusia atau sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu. (Poerwadarminta, 1976;636). Menurut Muthahari (1995;15) masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang, di bawah tekanan serangkaian kebutuhan dan di bawah pengaruh seperangkat kepercayaan, ideal, dan tujuan, tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama. Lebih lanjut Muthahari menyatakan bahwa masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus serta hukum khas, dan hidup bersama, maksudnya kehidupan yang di dalamnya kelompok-kelompok manusia hidup bersama-sama di suatu wilayah tertentu dan sama-sama berbagi iklim serta makanan yang sama. Pada dasarnya setiap manusia secara fitrahnya sudah mempunyai sifat kemasyarakatan, sehingga dia tidak akan bisa hidup sendirian karena bertentangan dengan fitrahnya.

Istilah lain yang ekuivalen dengan kata masyarakat adalah kata ummah[3] (b. Arab). Kajian mengenai ummah yang paling komprehensif adalah oleh Syahid Ali Syari’ati. Dalam bukunya Ummah dan Imamah (1990; 28-41) beliau menyatakan bahwa istilah ummah adalah yang paling cocok untuk memperlihatkan kesatuan kehidupan manusia, sebab istilah ini memberikan coraknya yang dinamis, berbeda dengan istilah lain baik dalam istilah barat maupun timur mengenai kesatuan hidup manusia. Corak dinamis kata ummah[4] karena mengandung arti gerakan, tujuan, dan ketetapan kesadaran. Secara gamblang Syari’ati memberikan pengertian ummah sebagai “kumpulan orang yang semua individunya sepakat dalam tujuan yang sama dan masing-masing saling membantu agar bergerak ke arah tujuan yang diharapkan atas dasar kepemimpinan yang sama”. Lebih jauh beliau menyatakan bahwa masyarakat Islam, sebagai ummah, tidak menganggap darah, tanah,perkumpulan atau kesamaan tujuan, pekerjaan dan alat produksi, ras, strata sosial, jalan hidup, sebagai iakatan dasar yang suci antar individu-individu manusia, tetapi ikatan sucinya adalah ‘perjalanan’ yang menyatukan umat manusia dengan memilih jalan yang sama.

Dua variabel di atas, yaitu masyarakat dan sejarah, merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan satu sama lain, mengutip ucapan Cak Nur “bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang”. Bagaimanakah korelasi antara keduanya ? berbicara masyarakat, tentunya berkait erat dengan proses dan gerak kesejarahannya, begitupun berbicara sejarah tidak akan lepas dari membicarakan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dari penelaahannya. Mengkaji masyarakat dari perspektif apapun tidak akan pernah lepas dari proses sejarahnya, sebab pada dasarnya suatu akibat tidak akan pernah lepas dari sebabnya. Hubungan kausalitas inilah letak keberadaan sejarah dalam mengkaji masyarakat. Sedangkan aplikasi sejarah sebagi ilmu maupun sebagai kisah, tentunya akan membicarakan manusia-manusia sebagai subjek-objeknya. Individu-individu tersebut, seperti dibilang Muthahhari, secara fitrah harus hidup bermasyarakat, yang pada proses selanjutnya sudah barang tentu membicarakan individu sekalipun, akan juga membahas masyarakat dimana individu tersebut hidup dan beraktivitas. Pembahasan mengenai korelasi individu-masyarakat dengan proses kesejarahannya akan dilanjut pada pokok bahasan selanjutnya.

 

II.    Konsepsi tentang Masyarakat; Heterogen atau Homogen ?

Masyarakat merupakan suatu objek kajian yang tidak akan pernah final, sebab pada dasarnya masyarakat dimanapun dan kapanpun pasti dinamis. Sifatnya yang dinamis ini –meski intensitasnya berbeda-beda– menyebabkan gerak dan spiritnya mengalami perubahan pada setiap jamannya. Selain itu, faktor pembentuk masyarakat juga merupakan keunikan tersendiri yang memberikan peluang sangat luas bagi pengkajiannya. Koentjaraningrat (1990) menyebutkan bahwa setidaknya ada beberapa unsur yang membentuk masyarakat, diantaranya; adanya kesatuan / kolektivitas manusia, adanya ikatan tradisi-adat istiadat-sikap-perasaan yang khas, adanya rasa identitas diantara para warganya, adanya aturan (hukum) yang mengatur mereka bersama untuk menuju suatu cita-cita yang sama.

Kenapa masyarakat harus menerapkan aturan (hukum)? Masyarakat dan individu dua hal yang saling terkait erat, saling pengaruh mempengaruhi. Ketika individu-individu hidup berkelompok maka secara otomatis akan terjadi suatu bentuk interaksi sosial. Dari interaksi sosial inilah munculnya suatu bentuk kesepakatan bersama antar individu dalam kelompok tersebut untuk meminimalisir konflik serta mengarahkan cita-cita bersama. Bentuk-bentuk kesepakatan ini dalam proses selanjutnya melahirkan aturan hidup bersama atau norma masyarakat. (Soekanto, 1982). Dalam sejarah peradaban Islam, penerapan hukum sudah dimulai oleh nabi ketika lahirnya Shahifat al-Madinah (Piagam Madinah) pada tahun pertama hijriyah. Konstitusi Madinah[5] ini lahirnya dengan berlandaskan pada aspek sosiologis-antropologis, maksudnya hukum (perjanjian antara Yahudi-Islam) dibuat nabi berdasarkan realitas masyarakat yang hidup bersama di Madinah saat itu. Lalu bagaimana dengan posisi Qur’an-Hadits ? dalam QS. Al-Maidah (5:53) disebutkan “…apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah?, dan siapalah yang lebih baik daripada Allah tentang hukum itu, bagi kaum yang yakin?”(Majid, 2000; 316-318). Al-Qur’an menegaskan bahwa masyarakat mempunyai hukum-hukum dan prinsip-prinsip bersama yang menentukan kebangkitan dan kejatuhan sesuai dengan proeses-proses sejarah tertentu (QS. 17;4-8) setiap masyarakat dimanapun dan kapanpun dikuasai oleh suatu hukum semesta.[6] (Muthahhari, 1995;33). Jadi pada dasarnya setiap masyarakat akan mempunyai produk hukumnya sendiri guna mengatur tata kehidupan sosialnya, namun landasan pokok sebagai acuan (produk) hukum tersebut berbeda-beda, ada yang bersumber dari pemikiran manusia atas kebaikan dan kebenaran yang hakiki dan ideal bagi manusia itu sendiri, dan ada juga yang menjadikan kitab sucinya sebagai acuan bagi hukum kemasyarakatannya.

Berbicara tentang kehidupan kolektif manusia, secara historis sudah ada sejak rasul pertama datang ke muka bumi ini, hal itu tidak terlepas dari sifat naluriah manusia yang dikodratkan sebagai mahluk sosial. Manusia sebagai mahluk sosial tidak akan mungkin memenuhi kebutuhan kemanusiaannya (fitrah) dengan baik tanpa berada di tengah sesamanya dalam bentuk-bentuk hubungan tertentu (NDP HMI), sehingga secara sosiologis-antropologis, sikap individualisme (egoisme) bertentangan secara horizontal dengan fitrahnya. Suatu individu eksistensinya justru terlihat ketika dia berada di tengah-tengah individu lainnya (masyarakat). Eksistensi akan nilai dan martabat individu akan terlihat jika ia mengenali dirinya serta masyarakat, sehingga ia akan berusaha untuk memperbaiki hubungan sesama manusia dalam lingkungan masyarakat, selain tentunya mengatur jalan hidupnya sendiri (NDP HMI). Kita tentu sudah sangat mafhum bahwa masyarakat merupakan kelompok besar dari individu-individu yang hidup dalam lokalitas dan waktu tertentu, yang menumbuhkan kehidupan kolektif. Peranan individu dalam membentuk, mengembangkan, dan menggerakkan masyarakat sangat bergantung pada nilai dan norma yang diyakininya. Bagaimanakah hubungan individu-individu dengan masyarakat, dalam kaitannya dengan pembentukan masyarakat ?

Setidaknya ada empat pandangan (konsep) mengenai posisi individu dan masyarakat. Pertama, bahwa individu itu lebih dahulu dari masyarakat dan eksistensi masyarakat itu tidak sejati, sebab hanya individulah yang sifatnya nyata. Kehidupan dan tujuan setiap individu saling tak bergantung. Dengan kata lain, walaupun kehidupan manusia (individu) dalam masyarakat berbentuk dan berwarna kolektif, tapi warga masyarakatnya tidak melebur membentuk senyawa sejati sebagai masyarakat. Kedua, individu lebih dahulu dari masyarakat dan eksistensi masyarakat bergantung pada individu-individu sehingga individulah yang nyata. Bedanya dengan pandangan pertama adalah bahwa individu sebagai unsur pokok dari masyarakat mempunyai tujuan bersama, sehingga masyarakat mempunyai tujuan meskipun hakikatnya semu, karena sejatinya itu tujuan individu-individu. Ini artinya identitas individu dan identitas kelompok tidak sepenuhnya terlebur dalam masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, bahwa individu dan masyarakat keduanya sejati. Meski terjadi bentuk dan identitas baru sebagai akibat adanya sintesis individu dan masyarakat, tidak berarti kemajemukan individu jadi suatu ketunggalan, sehingga eksistensi kemerdekaan individu diakui. Entitas baru yang terbentuk di dalamnya, sebagai akibat sintesis itu, memunculkan suatu jiwa baru, kesadaran baru, dan suatu kehendak baru, namun pikiran, intelegensia, kesadaran dan kehendak para individu masih tetap ada. Keempat, individu sebagai sesuatu yang hampa (tak bernilai), dan baru menjadi sejati ketika melebur menjadi masyarakat. Perwujudan masyarakat itu sejati dan mutlak, sehingga yang ada hanyalah jiwa bersama, kesadaran bersama, perasaan bersama, kehendak bersama, dan ‘diri’ bersama. Kemerdekaan sebagai individu jadi tidak ada, sebab yang ada hanyalah ketunggalan dalam masyarakat. (Muthahhari, 1985;20-24)

Lalu bagaimanakah sifat masyarakat itu ? secara umum ada dua pandangan; masyarakat heterogen dan homogen. Pendapat tentang masyarakat heterogen pun berbeda-beda dalam penafsirannya. Ada yang melihatnya secara spesifik pada perbedaan secara fisiologis (ras) atau juga jiwa individunya. Selain itu, perspektif yang berbeda dalam melihat sifat heterogenitas masyarakat ini memunculkan perbedaan pula dalam klasifikasi masyarakatnya. Kelompok Marxian melihat dari alat dan corak produksi (ekonomi) sehingga memunculkan konsep perbedaan kelas dal masyarakat dimana ada kaum kapitalis-borjuis dengan kaum proletar. Secara sosio-politis memunculkan konsep strata sosial yang melihat heterogenitas berdasarkan pada posisi-posisi individu / kelompok di tengah-tengah masyarakat. Perspektif teologis yang bersumber pada Al-Qur’an pun beda dalam menafsirkan heterogenitas ini, seperti Ziaul Haque dalam bukunya Wahyu dan Revolusi (2000) dalam terminologi Islam (Al-Qur’an) menyiratkan adanya heterogenitas karena menurutnya, pada dasarnya turunnya sang rasul tidak terlepas dari adanya berbagai bentuk penindasan, kemunkaran dan kezaliman di tengah masyarakat. Ziaul Haque menyatakan bahwa pada dasarnya ada dua kutub masyarakat yaitu kaum mustakbirun (yang pongah, sewenang-wenang, menindas) dan kaum musthad’afin (kaum lemah, tertindas). Ada juga yang tekstual mengambil dari ayat-ayat Qur’an yakni adanya penegasan Allah bahwa pada dasarnya manusia sudah ditakdir berbeda-beda, dalam bangsa, golongan dsb. (QS. 49;13) isyarat lain dalam Qur’an adanya masyarakat yang nampak bersatu namun hati mereka terpecah-pecah (QS. 59;14)

Pandangan kedua adalah yang menganggap bahwa masyarakat itu adalah homogen. Pendapat ini salah satunya dikemukakan oleh Murtadha Muthahhari. Beliau menyatakan bahwa sudah fitrahnya manusia untuk hidup bermasyarakat sehingga secara naluriah manusia pasti bermasyarakat dimanapun kapanpun. Oleh sebab itu pada hakikatnya manusia itu satu, tidak ada pengkutuban / perbedaan didalamnya. Manusia merupakan spesies tunggal, maka masyarakat-masyarakat manusia pun mempunyai sifat, wujud, dan hakikat yang sama. Pluralisme yang ada, menurutnya karena kesalahan dalam memandang masyarakat dan manusia sebagai suatu bentuk duniawi an sich. Padahal menurutnya, Al-Qur’an pun sudah memberitakan bahwa pada dasarnya agama yang diturunkan Allah kepada banyak nabi dan masyarakat adalah tetap satu tidak berubah-ubah (QS. 42;13) yang berbeda hanya terletak pada aturan-aturan tertentu. Sehingga agama yang satu itu baru bisa dijalankan oleh manusia yang satu sebagai spesies tunggal. Individu itu adalah unsur pembentuk masyarakat, maka masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang satu itu pada hakikatnya merupakan satu spesies tunggal. Masyarakat manusia sebagai suatu entitas objektif, mencerminkan suatu spesies tunggal, bukan spesies kemajemukan jenis. (Muthahhari, 1985;47-49). Oleh karena itu Muthahhari punya satu pendapat bahwa pada dasarnya tidak ada heterogenitas itu, itu hanyalah karena cara pandang yang menduniawikan masyarakat dan sejarahnya.

 

III.  Gerak (Sejarah) Masyarakat, Quo Vadis !

Telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa setiap masyarakat pada dasarnya dinamis, karena idividu-individu di dalamnya berusaha terus untuk meningkatkan nilai dan martabat kemanusiaannya. Setiap masyarakat berupaya bergerak terus agar bisa mencapai tujuan bersama yang dicita-citakannya. Oleh karena itu, perubahan dalam masyarakat menjadi sebuah keniscayaan dan itu merupakan sunnatullah. Arah dari gerak kemasyarakatan ini dari jaman kezaman mengalami perkembangan yang mempunyai kekhasannya tersendiri. Dalam pembahasan di bagian ini, akan dilihat dalam dua kategori, yaitu dari sisi fisik (konkret) masyarakat yang dituju dan dari sisi filsafat sejarah.

Bentuk masyarakat yang dicita-citakan oleh berbagai masyarakat berbeda-beda, bergantung pada nilai, norma, dan kultur yang dianut masyarakat tersebut. Bentuk konkret masyarakat yang dicitakan yang berpengaruh di masyarakat dunia saat ini tidak dari ideologi yang hidup dan berkembang pada masyarakat-masyarakat tertentu. (Sobary, 1996; 3). Diantaranya adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat sosialis-marxis (komunisme), masyarakat liberal (kapitalis), welfare state (kolaborasi sosilisme-kapitalisme), masyarakat madani (Islam).

Dalam kesempatan ini hanya akan diambil satu bentuk masyarakat ideal yang dicita-citakan suatu masyarakat tertentu, yaitu masyarakat tanpa kelas ala marxian. Berangkat dari pemahaman bahwa pada dasarnya masyarakat terbagi dalam dua kelas; penindas (kapitalis/majikan) dan tertindas (proletar/buruh), maka penganut marxisme menyatakan bahwa masyarakat ideal itu adalah masyarakat tanpa kelas, dimana ketika kaum proletar berhasil mengambil alih kekuasaan maka masyarakat sosialis akan terwujud. Ideologi marxis (karl Marx) mempengaruhi upaya pembentukan masyarakat ideal ini, dimana marx melakukan pembabakan sejarah gerak masyarakat dalam beberapa tahap yaitu; tahap awal, masa perbudakan yang mempertentangkan antara para budak dengan majikannya; tahap kedua, masa feodal, pertentangan antara kaum bangsawan dan tuan tanah melawan kaum tani dan pedagang; tahap ketiga, masa kapitalisme modern, pertentangan antara kaum kapitalis (borjuis/majikan) dengan kaum proletar (kaum buruh dan petani gurem); dan terakhir yang menjadi determinan adalah masa masyarakat tanpa kelas (sosialisme), setelah kapitalisme hancur (direkayasa atau natural) secara otomatis kaum proletar berkuasa, maka muncullah masyarakat tanpa kelas sehingga pertentangan antar kelas tidak akan terjadi lagi. (Tamburaka, 1999; 28–29) Masyarakat ideal versi marxian ini disemangati oleh teori marx tentang pertentangan kelas sebagai pendorong dari gerak sejarah masyarakat.

Kategori gerak masyarakat yang kedua berangkat dari teori sejarah (filsafat sejarah). Ada beberapa teori tentang gerak sejarah ini, secara garis besar diyakini adanya dua penyebab utama dari gerak sejarah ini yaitu pertama manusia, diantaranya teori orang besar dan teori khalayak. Kedua, oleh kekuatan diluar manusia, yaitu oleh Tuhan, Dewa, kekuatan manusia, dan nasib (fatum). Pendapat lain mengemukakan bahwa gerak (sejarah) masyarakat itu disebabkan oleh :

1.    Pada masyarakat prmitif / sederhana, penganut dinamisme-animisme meyakini bahwa gerak masyarakat ditentukan oleh kekuatan atas pemujaan terhadap kekuasaan roh nenek moyang dan kekuatan alam ghaib.

2.    Dalam kebudayaan polyteisme gerak sejarah ditentukan oleh dewa-dewa.

3.    Dalam kebudayaan moteisme maka gerak sejarah ditentukan oleh Tuhan.

4.    Gerak sejarah yang ditentukan oleh kekuatan hukum alam / nasib (fatum).

5.    Gerak sejarah yang dilakukan oleh manusia, dalam hal ini oleh jiwa orang-orang besar.

6.    Gerak sejarah yang ditentukan oleh materi (Karl Marx dengan Materialisme Sejarah-nya)

Sedangkan menurut Murtadha Muthahhari (1995) ada enam teori gerak sejarah, yaitu:

1.    Teori rasial. Ras-ras tertentulah sebagai penyebab utama kemajuan sejarah.

2.    Teori geografis. Lingkungan fisik alam merupakan faktor penentu dari gerak sejarah.

3.    Teori peranan jenius dan pahlawan. Seluruh perkembangan ilmu, politik, dan moral disepanjang sejarah ditentukan oleh orang-orang besar.

4.    Teori ekonomi. Ekonomi merupakan aspek penentu perubahan masyarakat (komunisme, leberalisme, welfare state, dll)

5.    Teori keagamaan. Semua kejadian di dunia ditentukan oleh Tuhan (Civitas dei-nya August Comte)

6.    Teori alam. Manusia memiliki sifat tertentu yang bertanggungjawab atas watak evolusioner kehidupan masyarakat.

Secara umum ada beberapa teori / aliran yang menggambarkan proses kesejarahan perkembangan masyarakat, sejak manusia awal hingga kini.

1.    Aliran siclis. Teori ini mengemukakan bahwa pada dasarnya sejarah umat manusia itu bagaikan sebuah roda yang berputar, setiap perkembangan kemasyarakatan dimulai dengan kelahiran, tumbuh, berkembang, tua, hancur, dan kembali pada bentuk awalnya. Hal itu terus berulang, sehingga memunculkan istilah pararelisme sejarah (sejarah berulang), gerakannya mekanis dan fatum sebagai penentu geraknya.

2.    Aliran religius. Kejadian dan perubahan masyarakat semata-mata karena kehendak tuhan, manusia hanya sebagai pemegang peranan dalam kehendak tuhan tersebut.

3.    Aliran evolusi. Bahwa seluruh kejadian dalam sejarah umat manusia itu adanya suatu garis menaik dan menigkat ke arah kemajuan dan meningkat ke arah kemajuan dan kesempurnaan. Geraknya merupakan garis linear, garis lurus menuju progress dan perfeksi. Maka aliran ini sering disebut juga sebagai aliran progressive linear.

4.    Aliran regressive. Kebalikan dari aliran progresive, aliran ini menyatakan bahwa sebetulnya arah dari gerak kemanusiaan itu dari masa ke masa menunjukan bentuk kemundurannya. Makin berkembang dan maju masyarakat, pada dasarnya telah mereduksi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, sehingga nilai-nilai kemanusiaan sebagai nilai tertinggi yang dipunyai manusia sudah semakin lemah dan hancur akibat perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Pada proses selanjutnya manusia sedang menuju pada kehancurannya (mundur / regressive).

5.    Aliran spiral. Aliran ini hampir mirip dengan aliran siclis, bedanya adalah bahwa meskipun terjadi perputaran sejarah tapi pengulangan itu bukan pada titik nol lagi tapi justru lebih maju pada kondisi yang sama tapi waktu yang berbeda. Kalaupun terjadi pengulangan, tetap memiliki nilai yang lebih maju dibanding tahapan awalnya. Sehingga aliran ini menganggap bahwa gerak sejarah manusia itu akan terus maju meningkat naik meskipun terjadi pengulangan.

 

IV.   Design Masyarakat Cita Ala HMI; RealistisUtopis ?

Mengacu pada berbagai teori dan aliran dari gerak sejarah di atas, maka sebetulnya ke arah manakah HMI bercita-cita membentuk masyarakat idealnya ? jika dilihat dalam konsepsi HMI ang bersumber pada NDP dan mission HMI, disana secara jelas HMI memberikan pandangan bahwa masyarakat itu realitasnya (sosio-antropologis) bersifat majemuk / plural / heterogen. Pandangan seperti inilah yang pada akhirnya melahirkan konsepsi pluralisme dalam memandang masyarakat di satu sisi dan organisasi di sisi lain. Pemahaman pluralisme yang dikembangkan HMI lahir dan terbentuk sebagai pemahamannya atas dunia realitas dimana para anggotanya beraktivitas. Dan dari itu pulalah melahirkan sikap yang mentolerir adanya perbedaan dan penyimpangan (positif) di dalam tubuh organisasinya sendiri.

Lantas seperti apakah masyarakat ideal yang dicitakan HMI ? kalu kita merujuk pada tujuan HMI, disana secara jelas dikatakan bahwa determinan dari keberadaan dan aktivitas HMI adalah “bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhai Allah SWT”. Redaksional seperti itu, yang muncul pada tahun 70-an, kalau diterjemahkan dalam terminologi sekarang ekuivalen dengan istilah masyarakat madani. Caknur dalam bukunya Islam Doktrin dan Peradaban (2000) menyatakan bahwa masyarakat madani itu adalah suatu masyarakat yang berperadaban dimana lingkungan kemasyarakatan yang diciptakan penuh dengan kehidupan yang beradab, etis, dan tidak terlepas dari hukum-hukum yang bersumber pada kekuatan dan kekuasaan Allah SWT.

Masyarakat madani sebagai tujuan akhir HMI tentunya tidak bisa diraih begitu saja tanpa serangkaian tindakan yang sistematis dan terpola dengan baik. Usaha yang perlu dilakukan HMI saat ini adalah sejauh manakah HMI mampu mentransformasikan Islam sebagai sebuah ajaran konsepsional ke dalam tataran praktis di tengah-tengah masyarakat, baik itu berupa ritus-ritus keagamaan maupun pola pikirnya. Selain itu proses ta’dib (enkulturasi) ke dalam dan ke luar merupakan hal pokok yang harus dilakukan HMI, agar bisa menjadi uswatun hasanah, yang pada akhirnya nanti mampu menjadi motor penggerak perubahan masyarakat menuju harapan dan cita-citanya. Hal itu sangat realistis dan logis, bagi pencapaian tujuan tersebut. Akhirnya saya berharap tulisan ini ada gunanya.

Ingat!! Perjuangan adalah Pelaksanaan Kata-2,

tak ada Perubahan tanpa Gerakan!

Turut Qur’an dan Hadits itulah Jalan Keselamatan,

Berdo’a dan Ikhtiar itulah Kuncinya

Y A K U S A  !!

 

Bibliografi

Z    Al–Khudairi, Zainab. 1987. Filsafat Sejarah Ibn Khaldun. Bandung : Pustaka-Salman ITB.

Z    Gonggong, Anhar. 2000. Dialog Sejarah dengan Filsafat; Kelampauan Bermakna untuk Keutuhan Diri sebagai Bangsa. (makalah yang disampaikan dalam seminar dialog filsafat dengan ilmu-ilmu di Jurusan Filsafat Pascasarjana UI).

Z    Haque, Ziaul. 2000. Wahyu dan Revolusi. Yogyakarta : LKIS.

Z    Horton, Paul dan Chester L.H. 1992. Sosiologi jilid 2 (edisi keenam). Jakarta : Erlangga.

Z    Huwaydi, Fahmi. 1996. Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani; Isu-Isu Besar Politik Islam. Bandung : Mizan.

Z    Kartodirdjo, Sartono. 1993. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta : Gramedia.

Z    Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : Rineka Cipta.

Z    Madjid, Nurcholis. 2000. ISLAM Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, kemanusiaan, dan Kemodernan. Jakarta : Paramadina.

Z    Muthahhari, Murtadha. 1995. Masyarakat dan Sejarah; Kritik Islam atas Marxisme & Teori Lainnya. Bandung : Mizan.

Z    Renier, G.J. 1997. Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Z    Sobary, M. 1996. Kebudayaan Rakyat; Dimensi Politik dan Agama. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya.

Z    Soekanto, Soerjono dan Mustafa A. 1982. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta : Rajawali.

Z    Syari’ati, Ali. 1990. Ummah dan Imamah. Jakarta : YAPI.

Z    Tamburaka, Rustam E. 1999. Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat & IPTEK. Jakarta : Rineka Cipta.

[1] Nama aslinya adalah Abu Zaid Abdurrachman Ibnu Muhamad Ibnu Khaldun wali Addin At-Tunisi Al-Hadrami Al-Syilbi, lahir tahun 1332 M. wafat th. 1406 M. karyanya yang terkenal adalah kitab Mukaddimah.

[2] Syahid Murtadha Muthahhari lahir di Khurasan, 2 Februari 1919. Murid dari ulama besar Allamah Thabathaba’i ini merupakan dosen logika, filsafat dan fiqh di Universitas Teheran-Iran. Beliau merupakan salah satu motor penggerak terjadinya Revolusi Islam Iran (1978) terutama dalam memberikan kesadaran kolektif bagi para pemuda dan mahasiswa, bersama-sama Ali Syari’ati. Beliau Syahid pada 2 Mei 1979 akibat berondongan peluru yang ditembakkan padanya oleh kelompok pemuda Al-Furqon. Karya terakhirnya sekaligus yang fenomenal adalah Masyarakat dan Sejarah, namun pembahsannya belum tuntas detail sebab keburu syahid.

[3] Istilah Ummah pun meresap dalam bahasa kita dengan mengalami peluluhan kata menjadi ‘umat’. Namun, pengertian umat dalam bahasa kita dengan kata ummah yang dikemukakan Syari’ati jauh berbeda, karena dalam bahasa kita ‘umat’ berarti; 1) para penganut suatu agama tertentu; 2) orang banyak, khalayak ramai, publik. (Poerwadarminta, 1976;1123)

[4] Kata ummah diambil dari kata ‘amma yang berarti menuju dan berniat. Makna yang dikandungnya antara lain; 1) ikhtiar; 2) gerakan; 3) kemajuan; 4) tujuan. Jadi memberikan pengertian jelas bahwa pada dasarnya masyarakat (ummah/amma) merupakan sekelompok manusia yang bermaksud menuju ‘jalan’. (Syari’ati, 1990;36).

[5] Kata Madinah menurut Cak Nur, secara etimologis berasal dari perkataan ‘madaniyyah’ yang bermakna peradaban (civilization). Kata ini dijadikan nama kota oleh Nabi Muhamad karena adanya suatu asa dan cita dari nabi untuk membentuk suatu masyarakat yang benar-benar ideal, sesuai dengan istilahnya yaitu sebagai tempat berperadaban atau suatu lingkungan hidup yang beradab. Ini artinya secara inhern menyiratkan adanya suatu tata aturan ternetu yang diciptakan nabi dalam masyarakat tersebut. (Madjid, 2000;312)

[6] Hukum semesta bermakna juga Sunnatullah, jadi semua aturan / hukum pada intinya harus didasarkan pada hukum Allah.



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: